Biro Organisasi Setda Sulsel Terima Mahasiswa Magang Universitas Hasanuddin, Perkuat Sinergi Dunia Akademik dan Pemerintahan

MAKASSAR – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerima mahasiswa magang dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam kegiatan penerimaan dan orientasi yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulsel, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi, S.E., M.M., yang menyambut para mahasiswa sekaligus memberikan arahan mengenai pelaksanaan program magang di lingkungan Biro Organisasi.
Program magang ini merupakan bentuk kolaborasi antara dunia akademik dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa sekaligus mempersiapkan generasi muda yang siap memasuki dunia kerja.
Dalam kegiatan orientasi, para peserta memperoleh pembekalan mengenai etika kerja, budaya organisasi, serta tugas dan fungsi Biro Organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan profesional.
Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui program magang tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan pemerintahan.
Program ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai dinamika birokrasi, tata kelola organisasi, serta pelayanan publik, sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berintegritas.
Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
